I. PENDAHULUAN

1.1. Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewiraan (Kewarganegaraan)
Aspek lingkungan fisik yang khas sebagai lebensraum tiap orang menyebabkan amat dipentingkamya penataan aspek kehidupan
yang meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Pertahanan dan
Keamanan. Di Indonesia, penataan telah diupayakan sejak
diproklamirkamya kemerdekaan. Penataan yang dimaksud terutama ialah penataan diri setiap orang Indonesia untuk tetap konsisten menegakkan proklamasi dan cita-cita yang terdapat didalamnya. Kompetensi penataan diri tiap orang terutama karena ha-hal sebagai-berikut:



1. Mudah sekali dijumpai orang yang tidak dapat menjawab dengan benar, misalnya ketika ditanyakan tentang apa Pancasila itu, dan mengapa Bangsa Indonesia menjadikamya sebagai Ideologi Negara.
2.
Banyak pula orang yang masih memimpikan Ideologi/faham lain selain
Pancasila, dan bahkan menganggap Agama dapat dijadikan ideology,.serta
adanya upaya mengkonyugasikan agama dengan ideology.
3. Politik tidak
diimplementasikan dengan benar sesuai dengan defimsi politik itu
sendiri, termasuk prinsip demokrasi yang tidak mampu diimplementasikan Perguruan Tinggi meskipun masyarakat dipaksakan untuk menegakkan demokrasi.
4. Turumya kualitas kehidupan secara sosial, budaya, dan agama dengan diwajarkamya Korupsi yang bahkan diselenggarakan terang-terangan dan berjama'ah, Kolusi, Nepotisme, Primordialisme, serta penghargaan terhadap Separatisme dan Terorisme.

Berdasarkan
fakta tersebut diatas, diasumsikan Negara im tidak akan pemah mencapai
Tujuan Nasionalnya, dan setiap orang didalamnyapun tidak akan pemah
mencapai Kebahagiaan di Dunia dan di Akherat. Oleh karena itu, dalam kuliah Pancasila dan kuliah Kewiraan (Kewarganegaraan)
di Perguruan Tinggi yang pesertanya Mahasiswa (selaku peserta didik
yang mampu berfikir logis, jujur, kreatif dan dinamis), penggunaan
pendekatan pemikiran filsafat pada proses pembelajaran Pancasila
sekaligus pendekatan geopolitis pada pembelajaran Kewiraan harus
diterapkan secara benar dan dapat diterima akal fikiran mahasiswa
sehingga akan dipahami dan diimplementasikamya secara benar.
Melalui
bidang pendidikan, Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan yaitu
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/21)OU dan No. U45/U/2Ib2
untuk memberlakukan kurikulum baru bagi Pendidikan Tinggi. Kuriladum
tersebut merupakan kurikulum yang menawarkan Kurikulum Berbasis
Komtpetensi (KBK). ICBK im menekankan kejel'asan hasil didik sebagai
sesearang yang kompeten dalam hat menguasai penerapan ifmu pengetahuan
dan ketrampilan tertentu, dan dalam bentuk kekaryaan, im menguasai sikap
berkarya dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat.
Selanjutnya
melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/ DIM/Kep/ 2006 diatur tentang rambu-rambu
Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Kepribadian di Perguruan Tinggi. Dalam
keputusan tersebut pada pasal 1 dituliskan Visi Kelompok Matakuliah
Pengembangan Kepribadian di Parguruan Tinggi merupakan sumber mlai dan
pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna
mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiamya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
Misi
kelompok MPK dalam membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar
secara konsisten mampu mewujudkan mlai-nilai dasar keagamaan dan
kebudayaan rasa kebangsaan dan cirta tanah air sepanjang hayat dalam
menguasai, memerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan
sem yang dimilikinya dengan rasa tanggungiawab.
Kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
menjadikan ilmuwan. dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban; mejadi wapga Negara yang
memiliki daya saing, dan disiplin (lain berpaartisi aktif dalam
membangun kehidupan yang damai berdasarkan system mlai Pancasila.
Dengan kompetensi yang dimilikinya, seorang lulusan pendidikan tinggi harus mampu bertindak sebagai a method of inguiry
dalam peramya sebagai pencerih masyarakat, berkehidupan berbangsa,
bemegara. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak lagi ‘menjadikan'
seseorang sebagggai human investment pembanggunan, tetapi 'mengantarkan
seseorang sebagai intelellectual capital dalam dimensi keperanan sebagai
humamn capital, structural capital, dan relational oupital atau
customer capital. Infelellectual capital tersebut bagi seseorang akan
ditemukan dan dimantapkan melalui proses belajar sepanjang hayat (continuing education atau life long education) yang berwujud a method of ingury yang bersifat dinamis progresif.
Cara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, tersebut ialah dengan pengembangan kepribadian sebagaimana Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yakm dengan pemberlakuan matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewiraan / Kewarganegaraan pada setiap bentuk Pendidikan Tinggi di Indonesia. Melalui pendidikan ini, berbekal kompetensi yang dimiliki seseorang lulusan pendidikan tinggi harus menjadi warganegara
yang penuh tanggung-jawab sekaligus sebagai pejuang negara dalam rangka
memelihara eksistensi negara-bangsanya, dan sebagai tujuan umum,
mahasiswa selanjutnya lebih berupaya membentuk kepribadiamya selaku
warganegara Indonesia seutuhnya, nasionalis, kepentingan berkehidupan
menegara
Melalui pokok-pokok bahasan pada matakuliah Pendidikan
Pancasila dan dilanjutkan dengan Pendidikan Kewiraan (Kewarganeraan),
setelah selesainya proses pembelajaran, seyogyanya. mahasiswa dapat
menjelaskan dan berperilaku sebagai berikut :
1. Landasan histories dan juridis Pendidikan Pancasila dan Kewiraan/ Kewarganegaraan
2. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika politik, dan paradigma berbangsa.
3. Kepentuigan ideology bagi suatu Negara.
4. Pengembangan identitas nasional.
5. Konsepsi HAM dan implementasi Demokrasi Pancasila.
6. Aspek gepolitik bangsa Indonesia.
7. Konsepsi dan Implementasi Ketahanan Nasional.
8. Perwujudan Politik dan Strategi Nasional dalam bingkai Ketahanan Nasional.
9. Berpartisipasi dalam Pertahanan dan Keamanan Nasional.
10. Mengutamakan Kewajibamya daripada penuntutan haknya.
11. Memiliki pola pikir komprehensif-integral pada aspek kehidupan nasional.
12. Mengidentifikasi perkembangan IPTEKS dalam rangka Ketahanan Nasional.

1.2. Upaya-Upaya Pendidikan Kepatriotan
Pendidikan
ke-patriotisme-an yang menjadi eita-cita penulis adalah upaya sadar
yang direncanakan negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mendidik
warga-negaranya agar tiap waktu, rencana dan aktifitasnya selalu
berkesadaran dan berkesiagaan demi negara dengan sikap Patriotik.
Sikap
yang Patriotik, yakm melihat dengan tajam dan teliti masalah yang
dihadapi secara nasional, baik dalam bentuk kerawanan maupun dalam
bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menemukan
peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang
benar dan baik bagi keselamatan, kelestarian, dan kepentingan bangsa dan
negara. Negara-negara lainpun mempunyai konsep ' dan cara pendidikan
tersendiri untuk hal tersebut, bahkan lebih ekstrim dalam bentuk Wajib
Latih Militer.
Pendidikan demikian sebagaimana dahulunya dalam bentuk
Kuliah Kewiraan, namun oleh karena kata Kewiraan telah lama dianggap
berbau Militeristik dan bahkan dicurigai oleh
sebahagian orang pada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai
matakuliah indoktrinasi, terutama karena sebelumnya kewira¬an diajarkan
keperguruan tinggi oleh Perwira-perwira Militer mimmal berpangkat
Kolonel oleh karena Militer dianggap lebih memahami, maka untuk
meng-sipil-kan matakuliah tersebut diadakanlah Kursus Singkat bagi Calon
Dosen Kewiraan (SusCaDosWir) di Lembaga Pertahanan Nasional Jakarta.
Selanjutnya
dua Umversitas besar di Indonesia UGM dan UI menyelenggarakan Program
Studi Ketahanan Nasional pada Strata II (S2) untuk mempersiapkan tiap
Sarjana dari berbagai bidang agar dapat menggali, memperdalam dan
mengaktualisasikan pengetahuan tersebut dengan berdasarkan Ke-llmuan dan
data empirik yang berhubungan dengan pemngkatan kualitas sumberdaya
warganegara demi kemajuan negara dan tujuan negara. Hal-¬hal tersebut
tidak dipahami oleh banyak orang Perguruan Tinggi sehingga pada tahun
2000 dengan "semangat Reformasi, + penolakan terhadap Dwifungsi ABRI"
maka nama Matakuliah Kewiraan (yang khusus untuk Maliasiswa.) diubah
jadi Pendidikan Kewarganegaraan" yang pada akhimya justru dianggap tidak
berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan di, SD, SLTP atau SLTA:
Kata
Ke-Wira-an sesungguhnya dapat dipahami sebagai suatu upaya progresif
agar orang mampu berjiwa Perwira (yakm; berjiwa antisipatif terhadap
Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan apapun terhadap eksistensi
negara¬bangsanya.). Imbuhan `Ke' pada kata Kewiraan berarti `Kemampuan'
sekaligus 'Kebijakan' dari seorang `Wira dimana wira bermakna juga
'Patriot' (berarti Pahlawan/pembela) dari Patria (berarti Tanah Air).
Maka "Kewiraan" berarti "Kesadaran bersikap ksatria membela Tanah Air".
Membela
Tanah Air tidak selalu mengangkat senjata sebagaimana masa perang
Kemerdekaan. Banyak cara untuk membela Tanah Air, baik melalui keahlian
maupun ketrampilan dari bidang Ilmu tertentu untuk memngkatkan kualitas
fisik dan non-fisik aspek-aspek kehidupan masyarakat, upaya laimya dalam ber¬budaya, ber-keseman, dan ber-olah raga.
Sejak
dahulu kala selalu ada kerawanan akan eksistensi suatu Kerajaan atau
Negara, Kerawanan didefimsikan sebagai titik-titik kelemahan yang
terdapat dalam kehidupan manusia dan masyarakat
diberbagai aspek dan sektomya dengan akibat mempermudah datangnya
Ancaman, Gangguan, hambatan dan Tantangan terhadap usaha menghayati
suatu paham/ideologi negara (paham yang menyebabkan orang-orang relatif
berpersepsi sama terhadap diri dalam menegara-bangsa dan tujuan
negaranya). Sedangkan Ancaman didefimsikan sebagai tindakan, potensi
atau kondisi yang mengandung bahaya dan bersifat konseptual, baik
tertutup maupun terbuka, yang bertujuan untuk mengubah kesatuan,
paham/ideologi maupun menggagalkan pembangunan nasional.
Gangguan
diaitikan sebagai tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya
dan tidak bersifat konseptual, dan berasal dari luar diri sendiri yang
bersifat merong-rong kesatuan, paham/ideologi. Hambatan diartikan
sebagai tindakan, potensi, atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak
konseptual dan berasal dari dalam diri sendiri, dalam arti tidak
mengamalkan makna kesatuan, paham/ideologi, dan tidak berpartisipasi
dalam pembangunan Tantangan adalah tindakan, potensi atau kondisi baik
dari luar maupun dari dalam diri sendiri yang membawa masalah unfuk
diselesaikan serta dapat menggugah kemampuan diri.

Mengapa Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan penting untuk dilaksanakan?
a. Latar belakang sejarah.
Sejarah
nasional sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 mencatat bahwa terjadi
pemberontakan-pemberontakan yang membahayakan kelangsungan ne¬gara
kesatuan RI. Pemberontakan-pemberontakan tersebut jika diselidiki
mendalam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah Ideologi
Komums, Liberal dan dampak politisnya; Frusfasi (PRRI, DI/TII);

b. Mengemban Tugas ke masa depan.
Peristiwa
dan pengalaman serta terjadinya pemberontakan-pemberontakan ter¬sebut
membuat bangsa Indonesia menjadi sadar, betapa besar bahaya yang harus
dihadapi oleh bamgsa dan negara dan betapa jauh akibat malapetaka yang
harus did'erita oleh rakyat. Oleh karena itu, kewaspadaan sejak dim
diusahakan agar
peristiwa-peristiwa yang membawa penderitaan dan kesengsaraan rakyat, tidak terulang kembali.
Hal
tersebut tentu saja tidak hanya dilakukan dengan kesiapan dan
kewaspadaan terhadap apa yang akan dan bisa membahayakan bangsa dan
negara pada waktu mendatang ataupun dengan sekadar tindakan represif
kalau perlu, tetapi terutama dengan menggali akar penyebabnya untuk
dipeeahkan, serta menjaga jangan sampai kita sendiri meneiptakan suatu
kondisi yang rawan serta mengundang peristiwa-peristiwa semacam itu
terjadi kembali. Disamping itu, harus disadari bahwa
pemberontakan-pemberontakan itu bukanlah perisitiwa yang insidentil atau
tergantung pada perorangan, tetapi benar-benar dilakukan dalam kelompok masyarakat
dan dalam satuan sosial yang tidak kecil dan tersebar di Nusantara im,
dengan perencanaan yang terarah, dengan orgamsasi dan koordinasi yang
eukup rapi, serta dilandasi dengan motivasi dan paham ideologi yang
jelas, dan tidak sekadar berada pada permukaan saja.
Jelas bahwa kewaspadaan harus dibekali dengan pemahaman yang tegas tentang kerawanan-kerawanan yang ada dalam tubuh bangsa, semangat yang tinggi, serta didasari keyakutan yang mantap atas ideologi Pancasila.

Siapakah yang harus mempunyai karakter seorang Wira/Perwira/Patriot ?
Setiap
warga-negara, apalagi yang telah mengenyam Pendidikan Tinggi harus
disertai dengan tindakan ilmiah. Bagi kalangan Eksekutif, Legislatif,
dan Yudikatif, karakter sebagai Perwira Patriot harus diaktualisasikan
secara benar, implisit tersirat dari pentingnya keterbukaan Informasi
dan tujuan Reformasi (dalam hal reformasi Indonesia untuk menghadapi
dampak negatif Globalisasi).
Berbagai masalah rumit sebelum,
sekarang, dan mendatang, menyebabkan perubahan potensiil untuk
memngkatkan diversitas dalam negara. Hal tersebut memicu terbentuknya
assosiasi dan dissosiasi baru dalam kelompok-kelompok masyarakat yang
juga berpotensi untuk memmbulkan gangguan sekuritas. Hal itu terjadi
dengan adanya kekerasan individual, keluarga, lembaga, subnasional dan
supranasional yang dilakukan berbagai pihak dengan kepentingamya
sendiri, dengan memanfaatkan politik. Munculnya perbedaan persepsi
diantara supra dan infra struktur maupun antar generasi pemikir dan
elit-elit politik domestik, serta persepsi sipil-militer, merupakan
problem yang harus dibedah dalam koridor transparansi/keterbukaan yang
biasanya selalu dilawankan dengan stabilitas politik maupun status quo.

II. IDEOLOGI PANCASILA

2.1. IDEOLOGI
Keberadaan
ideologi memang nyata telah memunculkan hampir semua negara-bangsa di
duma, namun secara faktual masyarakat kim tidak berminat untuk
mempelajari ideologi, interaksi ideologi-politik, ajaran dan pola
kelembagaanya, akibat daripadanya, serta prospek masa depamya.
Sulitnya
pendefimsian istilah "ideologi" merupakan masalah karena penggunaan
kata-kata dan konotasi yang tidak tepat telah ada padanya secara
historis. Ada banyak defimsi tenlang ideologi, sebagai contoh Carl J. Friedrich (dalam "Man and His Govemment: An Empirical Theory of Politics", 1963) telah menawarkan gambaran yang luas guna orientasi dalam studi tentang ideologi-ideologi
politik utama sekarang im. Dikatakamya bahwa Ideologi merupakan
sistem-sistem pikiran yang geraknya berhubungan, memuat suatu program
dan strategi bagi realisasinya serta fungsi menyatukan
orgamsasi-orgamsasi disekelilingnya.
D. Easton dalam "A Systems Analysis of Political Life"
(1965) memberikan pen¬genalan dan deskripsi, bahwa ideologi adalah
seperangkat pikiran-pikiran, tujuan-¬tujuan, dan maksud-maksud yang
bersambung, yang membantu angota-anggota siste untuk menafsirkan masa
lalu, menerangkan yang sekarang, dan menawarkan suatu pandangan bagi
masa depan. Berdasarkan penelitian yang intensif dan berfikir secara
reflektif-final sebagai cara berfikir dalam Filsafat Integralisme
(yang diistilahkan Filsafat Pancasilaisme), Abdulkadir B. dalam
"Pancasila Ideologi Terbuka" (1996) mengemukakan bahwa ideologi adalah
seperangkat mlai intrinsik yang diyakim kebenaramya oleh suatu
masyarakat dan dijadikan dasar menata dirinya dalam menegara.
Mlai
intrinsik yang ada pada Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup
atau metode untuk memahami kehidupan sesama bagi setiap orang sebagai
praktisinya itu adalah benar-mutlak secara falsafati dan empiris. Harus
dipahami pula bahwa setiap ideologi mempunyai dasar filsafat tertentu
yang menghasilkan mlai tertentu berdasarkan metode berpikimya sendiri
yang khas, sehingga wataknya dan orang-orang penganutnya khas pula, baik
pada ideology Komums, Liberal, dan Pancasila. Oleh karenanya, untuk
memlai setiap fenomen yang ada, terdapat perbedaan mlai (value) dan cara
urai-jawab yang berbeda sebagai akibat cara memandang yang berbeda dari
ideologi. Sehingga adu argumentasi dari para pendebat yang
berideologi/faham berbeda bagaimanapun tidak akan memperoleh kesamaan
pendapat dan kesamaan persepsi tentang peri kehidupan.
ldeologi
dalam konteks masa kim, di saat perubahan sedang berlangsung dengan
cepat dan mendasar sebagai akibat dan pengaruh perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknalogi beserta temuan-temuan spektakulamya, serta
jika dikaitkan dengan orde reformasi, telah menempatkan kita pada suatu
kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, sekaligus aktual.
Klasiknya ideology, karena masalah ideologi sudah muncul semenjak tahun
1796 tatkala diintroduksikan pada masa Revolusi Peraneis oleh filsuf A.
Destutt de Tracy dengan memberi batasan sebagai. "Science of Ideas" atau "ilmu pengetahuan tentang ide-ide"
(studi asal mula, perkembangan, dan sifat dari ide-ide), sebagaimana
biasa, terhadap sesuatu yang baru selalu diikuti kontradiksi antara yang
pro dan yang kontra. Sejak pada masa itu istilah ideologi dilingkungi
oleh pemaknaan yang naif sebagai hasil fallacy penentangnya. Ideologi
telah dipersamakan dengan berbagai cara, gaya, atau buah fikiran paham
totaliter, sehingga tidak disukai banyak kalangan hingga saat im.
Pencemaran nama baik dan ide-benar dari ideologi im dimulai sejak
Napoleon Bonaparte yang mempergunakamya untuk menghina para intelektual
liberal dari Institut de France. Banyak sosiolog mengkarakterisir
ideologi sebagai bentuk propaganda politik pemerintah yang salah kaprah,
terlalu muluk, dan mengada-ada, dan berkembang dengan berbagai tafsir
beserta implikasinya yang tidak saja berbeda bahkan saling bertentangan.
Fundamental karena setiap ideologi selalu menyentuh semua segi dan
sendi kehidupan umat manusia sebagai pendukungnya secara mendasar.
Aktualnya
ideologi karena dalam kehidupan umat manusia di aklur abad XX sekarang
im aspek-aspek ideologik selalu mewamai setiap fenomen yang muncul dalam
percaturan di bidang apapun dan di manapun. Jika dipelajari, dalam
perbendaharaan sejarah filsafat, akan dijumpai sekian banyak deskripsi
yang berbeda dan dengan arah serta makna yang berbeda pula.
Masing-masing memberi kejelasan bahwa setia konsep ideologi selalu
bertolak dari suatu keya kinan filsafati, tertentu, terutama keyakinan
filsafati tentang apa, dan siapa manusia sebagai subjek pendukungnya,
hak serta kewajiban dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan,
dan bagaimana corak masyarakat yang harus diwujudkan. Pengejawantahamya
tercermin dalam kehidupan praksis, baik di bidang
spiritual, maupun di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya suatu
masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Masalahnya memang menyangkut
hal-hal untuk merealisasikamya yang abstrak dan idiil, namun apabila
tersedia peluang yang tepat ideologi akan menjadi sangat konkret. Karena
itu membicarakan masalah ideologi tanpa meletakkamya pada konteks
keyakinan filsafati yang menjadi dasamya, maka hanya "kulitnya" saja
yang akan kita, sentuh. Keracuan dan distorsi pemikiranlah yang pada
akhimya akan menjerumuskan kita pada penyempitan wawasan, terbatas pada
dimensi fenomenalnya saja, sedemikian rupa sehingga sulit bagi kita
untuk menangkap arti serta makna peristiwa-peristiwa yang hadir di
hadapan kita di zaman yang sedang dilanda arus globalisasi yang begitu
deras.

2.2. URGENSI IDEOLOGI

2.3. IDEOLOGI PANCASILA DALAM KONTEKS PERJUANGAN BANGSA

2.4. INDONESIA dan KILASAN SEJARAHNYA

III. PANCASILA DAN FILSAFAT

3.1 PEMAHAMAN PANCASILA DALAM INTEGRALISME


Lebih lengkap silahkan download

[You must be registered and logged in to see this link.]